JAKARTA – Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto resmi bergabung dalam struktur Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia.
Ia dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin pada Kamis (15/1/2026).
Pelantikan tersebut dilakukan bersama 11 tenaga ahli lainnya.
Sjafrie Sjamsoeddin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN RI menugaskan para tenaga ahli untuk memperkuat kajian strategis pertahanan negara.
“Benar, Sabrang Mowo Damar Panuluh merupakan salah satu dari 12 tenaga ahli yang dilantik dan menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Dalam perannya, Noe bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPN RI.
Kontribusinya difokuskan pada pemikiran strategis lintas disiplin, khususnya dalam perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis.
Menanggapi keputusannya bergabung dengan DPN, Noe menegaskan posisinya berada pada ranah negara, bukan pemerintah.
Melalui kanal YouTube Sabrang MDP Official, ia membedakan secara tegas antara bangsa, negara, dan pemerintah.
Menurut Noe, bangsa Indonesia telah ada secara organik jauh sebelum terbentuknya negara dan pemerintahan modern.
Pemerintah, kata dia, bersifat periodik dan terikat pada dinamika politik lima tahunan, sementara negara memiliki kepentingan jangka panjang agar Indonesia terus berjalan dan berkembang.
“Negara itu concern-nya berbeda. Negara ingin Indonesia terus berjalan, sehingga harus memiliki sistem umpan balik agar pemerintah bisa memperbaiki diri,” ujar Noe, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, pertahanan negara tidak semata-mata berkaitan dengan senjata atau perang fisik.
Ancaman terhadap negara juga bisa datang dalam bentuk kehancuran ekonomi, melemahnya kepercayaan publik, hingga perang kognitif yang memengaruhi cara berpikir dan kesadaran masyarakat.
“Perang tidak selalu pakai peluru atau tank. Negara bisa runtuh tanpa perang kinetik, salah satunya karena hancurnya kepercayaan,” katanya.
Noe mengakui dirinya bukan berlatar belakang militer dan tidak akan berpura-pura memahami taktik perang.
Namun, ia menilai kontribusinya terletak pada upaya membaca dan merespons ancaman non-fisik yang dapat menggerus ketahanan bangsa dari dalam.
Terkait anggapan bahwa dirinya akan melunak setelah masuk ke lingkaran DPN, Noe membantah tegas.
Ia menyatakan tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintah, sebagaimana yang telah ia lakukan jauh sebelum pelantikan.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir, di saat publik menilai dirinya cukup vokal, ia juga aktif memberikan masukan kepada DPN dan sejumlah kementerian tanpa motif jabatan.
“Kalau tujuan saya cari jabatan, harusnya saya lunak dan jaga citra. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya tetap kritik,” ujarnya.
Noe menegaskan, independensi berpikir dan berbicara adalah prinsip yang tidak akan ia gadaikan kepada siapa pun.
Ia menolak anggapan bahwa tidak mengkritik berarti mendukung pemerintah.
“Mulut saya tidak akan saya gadaikan kepada siapa pun. Mengkritik yang salah dan memberi masukan atas hal yang bisa diperbaiki adalah tanggung jawab saya,” tegasnya.
Dengan peran barunya di DPN RI, Noe memastikan tetap berdiri pada posisi kritis dan konstruktif demi kepentingan negara dalam jangka panjang. (*)
