BALIKPAPAN – Eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) kini tidak lagi sekadar berfokus pada upaya pemadaman titik api, melainkan telah berdampak langsung pada penurunan kualitas udara, gangguan jarak pandang, dan ancaman ISPA bagi warga.
Menyikapi situasi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengevaluasi dan meningkatkan status kedaruratan karhutla tanpa harus menunggu kondisi lapangan semakin memburuk.
“Ketika asap sudah menurunkan kualitas udara, membatasi jarak pandang, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat, maka persoalannya bukan lagi hanya pemadaman kebakaran, tetapi sudah menyangkut perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tegas Hetifah, dilansir dari Nomorsatukaltim.
Berdasarkan data BPBD yang dihimpun, setidaknya 413 titik karhutla telah melahap 936,95 hektare lahan di Kaltim.
Hetifah menekankan perlunya sinergi lintas lembaga, meliputi BPBD, BNPB, BMKG, serta pemerintah daerah, untuk membaca indikator ancaman secara cepat dan mengambil keputusan terukur sebelum krisis kesehatan berkembang semakin meluas.
Dampak paparan asap terhadap sektor pendidikan menjadi salah satu poin krusial yang disorot. Hetifah meminta Dinas Pendidikan tidak menerapkan kebijakan seragam (one-size-fits-all) untuk seluruh wilayah Kaltim, melainkan menyesuaikan dengan indeks kualitas udara di masing-masing daerah secara aktual.
Sekolah diminta membatasi aktivitas di luar ruangan, membagikan masker yang memadai bagi peserta didik, serta memantau kualitas udara secara berkala.
Jika kualitas udara mencapai level berbahaya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat diterapkan secara sementara.
Sementara itu, aktivitas pembelajaran tatap muka dapat terus berjalan seperti biasa dengan tetap memantau perkembangan situasi.
Di sektor kesehatan, Hetifah mendesak seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi lonjakan kasus gangguan pernapasan.
Perhatian dan perlindungan ekstra wajib diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), dan ibu hamil.
Selain penanganan dampak sosial dan kesehatan, strategi pemadaman di lapangan dinilai harus bertransformasi dari pola reaktif menjadi langkah pencegahan berbasis data terpadu.
Setiap hotspot atau titik panas yang terdeteksi satelit harus segera diverifikasi secara langsung guna memastikan keberadaan api sebelum membesar dan meluas.
Dengan periode cuaca kering yang diperkirakan masih berlangsung, pemerintah daerah dituntut memiliki skenario jangka panjang yang tidak hanya berfokus memadamkan kebakaran hari ini, tetapi juga memetakan serta mengamankan zona-zona rawan agar tidak terjadi kebakaran berulang. (*)
