SAMARINDA – Sejumlah elemen masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam beberapa pekan terakhir menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.
Kritik yang berkembang menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Sorotan utama diarahkan pada penggunaan anggaran daerah yang dianggap kurang transparan dan tidak tepat sasaran.
Masyarakat menilai sebagian kebijakan justru berpotensi menguntungkan kelompok tertentu, termasuk pihak yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintah daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah dugaan pemanfaatan fasilitas Harum Resort untuk kegiatan jamuan tamu pemerintah yang disebut menggunakan anggaran APBD Kaltim.
Kebijakan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Selain persoalan anggaran, isu politik dinasti juga menjadi sorotan publik.
Beberapa posisi strategis di lingkungan pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan disebut diisi oleh kerabat dekat gubernur.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya praktik nepotisme serta penyalahgunaan kewenangan yang dinilai bertentangan dengan semangat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kritik juga diarahkan pada keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Sebagian masyarakat menilai pembentukan tim tersebut membebani anggaran daerah dan tidak efektif.
Bahkan, sejumlah advokat dikabarkan meminta surat keputusan pembentukan TAGUPP dibatalkan karena dianggap bermasalah secara administratif.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti minimnya pelibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan strategis daerah.
Mereka menilai aspirasi masyarakat seharusnya menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan di Kaltim.
Gelombang protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah pun terus bermunculan.
Sejumlah aksi demonstrasi telah digelar dengan tuntutan transparansi anggaran, penghapusan praktik politik dinasti, serta penguatan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Beberapa kelompok masyarakat bahkan telah mendatangi DPRD Kaltim untuk meminta penggunaan hak angket maupun hak interpelasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Pemprov.
Inisiator Masyarakat Peduli Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, melalui press release yang diterima Analisanews.co, meminta pemerintah daerah lebih terbuka terhadap kritik dan fokus pada pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendengar aspirasi rakyat dan menjalankan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. (*)
