SAMARINDA – Rencana aksi besar-besaran yang digagas aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) kian matang.

Aksi yang dijadwalkan pada 21 April mendatang diperkirakan akan melibatkan ribuan massa dengan tuntutan utama pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah daerah.

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyebut persiapan aksi telah mencapai sekitar 70 persen. Koordinator lapangan, Erly Sopiansyah, mengatakan saat ini fokus panitia tinggal pada pemenuhan kebutuhan logistik.

“Untuk saat ini persiapan sudah 70 persen, tinggal persiapan logistik dan hal lainnya,” ujarnya, dilansir dari CNN.

Aksi ini diperkirakan diikuti sedikitnya 2.000 peserta dari sekitar 66 organisasi masyarakat, ditambah komunitas lain yang masih terus bergabung.

Gelombang dukungan juga terlihat dari masyarakat yang mulai menyalurkan bantuan logistik.

Di Samarinda, dua posko utama didirikan di kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman.

Bantuan yang datang beragam, mulai dari air mineral, makanan, hingga uang tunai.

Salah satu relawan, Irma Suryani, menyebut bantuan tidak hanya berasal dari warga Samarinda, tetapi juga dari daerah lain seperti Balikpapan dan Tenggarong.

“Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai uang tunai,” ungkapnya.

Aksi ini dilatarbelakangi kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp25 miliar.

Selain itu, massa juga menyoroti dugaan praktik nepotisme di tubuh pemerintahan.

Sorotan juga diarahkan kepada Rudy Mas’ud serta posisi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena hubungan keluarga.

Perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Samarinda, Kamarul Azwan, menegaskan pentingnya independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi yang memengaruhi fungsi pengawasan,” ujarnya.

“Jangan sampai relasi keluarga ini memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional,” sambungnya.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan akan mengawal jalannya aksi secara humanis.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban.

“Hindari tindakan anarkis provokasi maupun penyebaran informasi tidak benar yang dapat memicu gangguan keamanan. Kami dari Polda Kalimantan Timur siap mengawal dan melayani jalannya aksi agar berlangsung aman damai dan kondusif,” kata Endar.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan selama aksi berlangsung.

“Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan di Bumi Etam yang kita cintai ini,” sambungnya. (*)