SAMARINDA – Ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) bertahan hingga larut malam di halaman kantor DPRD Kaltim, Samarinda, untuk mengawal rapat pimpinan dewan yang membahas usulan hak angket terkait polemik pengadaan mobil dan rumah dinas gubernur bernilai puluhan miliar rupiah.
Rapat yang digelar pada Senin (4/5/2026) malam itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanudin Mas’ud, dan berlangsung sejak pukul 20.00 Wita hingga sekitar pukul 22.00 Wita.
Di luar gedung, massa aksi tetap bertahan dengan tertib sambil mengikuti jalannya rapat dan menyuarakan tuntutan agar hak angket segera direalisasikan.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang digelar pada 21 April 2026.
Para peserta aksi duduk berjejer di lapangan kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, sembari menunggu hasil pembahasan yang dianggap krusial bagi transparansi penggunaan anggaran daerah.
“Kami masih menunggu hasil rapat paripurna, jadi tetap di sini,” ujar Indra, salah satu peserta aksi.
Tokoh adat dari Muara Badak, Hamsah Heri, menegaskan bahwa aksi tersebut murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan untuk menciptakan kerusuhan.
Ia juga menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat lokal.
“Kami sering terbentur oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya dalam orasi.
Selain isu pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rumah dinas gubernur-wakil gubernur senilai Rp 25 miliar, massa juga menyoroti dugaan konflik kepentingan, pemborosan anggaran, hingga minimnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Menariknya, suasana aksi tetap kondusif hingga malam hari.
Bahkan, aparat keamanan dan pengunjuk rasa sempat melaksanakan salat berjamaah bersama di lokasi sebagai bentuk menjaga situasi tetap damai.
Di dalam ruang rapat, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan berbeda terkait penggunaan hak angket.
Anggota Fraksi PKB, Damayanti, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
“Kita jalankan, karena bagaimanapun juga kita duduk di sini, kita sudah disumpah,” ujarnya.
Damayanti menambahkan, langkah tersebut penting untuk menjawab pertanyaan publik terkait besaran anggaran yang dinilai tidak wajar di tengah kondisi efisiensi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan bahwa penggunaan hak angket harus tetap mengikuti prosedur dan didukung data yang objektif.
“Kalau teman-teman merasa memiliki data yang konkret, maka masuklah ke hak angket. Tapi harus kita miliki semua data tersebut secara objektif,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap aspirasi masyarakat tidak boleh mengabaikan tata tertib yang berlaku di DPRD.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanudin Mas’ud, dalam rapat tersebut menyatakan pihaknya memahami tuntutan masyarakat, namun menilai perlu adanya pendalaman sebelum keputusan diambil.
“Kita harus identifikasi dulu, jangan sampai kita salah. Kalau ini tidak ada apa-apa, kita membuka sesuatu tanpa dasar,” ujarnya.
Menurutnya, hasil pembahasan rapat pimpinan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan secara kolektif oleh seluruh anggota dewan. (*)
