BERAU – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bergerak cepat merespons ancaman abrasi yang menggerus Pulau Kaniungan di Kecamatan Bidukbiduk. Ia menginstruksikan jajarannya untuk segera menghitung kebutuhan anggaran pembangunan dinding penahan ombak.
Langkah ini diambil guna menyelamatkan salah satu aset wisata unggulan Berau tersebut dari risiko kehilangan daratan. Pria yang akrab disapa Harum ini mengaku memiliki keresahan yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Berau terkait kerusakan lingkungan yang mengikis bibir pantai pulau eksotis itu.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur akan menerjunkan tim gabungan dari Dinas Pariwisata serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kaltim untuk meninjau lokasi secara langsung.
“Nanti akan dikaji seperti apa pola penanganannya. Kami perlu menimbang dulu seberapa besar kebutuhannya sebelum memutuskan kebijakan anggaran,” ujar Harum saat ditemui di Hotel Mercure Berau, Kamis (18/12/2025) pagi.
Tim Turun ke Lapangan
Tim teknis tersebut ditargetkan untuk segera mendapatkan data riil di lapangan. Tugas utamanya adalah menghitung proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik dinding penahan abrasi (seawall).
Data ini menjadi krusial agar keputusan yang diambil pemerintah provinsi tepat sasaran dan efektif dalam menahan laju abrasi.
Sesuaikan Kemampuan Anggaran
Meski berkomitmen melindungi Pulau Kaniungan, Harum menekankan bahwa realisasi proyek ini harus tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Saat ini, Pemprov Kaltim tengah melakukan efisiensi ketat.
Proyeksi APBD Kaltim 2026 diperkirakan berada di angka Rp15 triliun, turun dari proyeksi awal sebesar Rp22 triliun. Oleh karena itu, rasionalisasi biaya menjadi faktor penentu.
“Jika kebutuhan anggarannya masih rasional dan tidak mencapai angka ratusan miliar, proyek ini akan diprioritaskan demi keberlangsungan pulau,” tegasnya.
Mengingat APBD 2026 telah disahkan, Harum membuka peluang untuk memasukkan proyek penyelamatan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun depan, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi penanganan.
