JAKARTA – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan pelaku usaha.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pelemahan rupiah yang terus berlanjut hingga mendekati level Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor usaha dan inflasi.
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Aviliani, mengatakan nilai tukar rupiah idealnya dijaga agar tidak menembus level tersebut.
Menurutnya, pelemahan yang terlalu dalam akan menambah beban biaya dan risiko bagi pelaku usaha.
“Kita berharap jangan sampai rupiah mencapai Rp 17.000 atau bahkan lebih, karena dampaknya akan cukup berat bagi dunia usaha,” ujar Aviliani dalam acara Kadin: Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, melemahnya rupiah akan langsung meningkatkan beban utang luar negeri perusahaan sekaligus mendorong kenaikan biaya impor.
Hal ini menjadi persoalan serius mengingat sekitar 70 persen industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor.
Aviliani menilai Bank Indonesia akan terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar agar rupiah tidak melemah terlalu dalam.
Namun, tekanan eksternal saat ini dinilai cukup kuat, terutama akibat arus keluar dana investor asing dari pasar keuangan domestik.
“Kalau kita lihat dari data, investor asing keluar dari SRBI hampir Rp 100 triliun. Sementara dari SBN totalnya mendekati Rp 122 triliun,” ungkapnya.
Dalam kondisi tersebut, Aviliani berharap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan diterapkan pemerintah dapat membantu menjaga cadangan devisa sekaligus menopang nilai tukar rupiah.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu ketersediaan likuiditas dolar di pasar domestik.
“Kalau dolar menjadi mahal, itu juga berdampak pada kredit dalam denominasi dolar AS. Jadi keseimbangan antara aturan DHE dan likuiditas dolar di pasar harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aviliani menyebut pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada impor kedelai, tetapi juga sektor manufaktur dan komoditas lain yang sangat bergantung pada bahan baku impor.
Selain itu, tekanan nilai tukar juga berpotensi memicu inflasi pangan.
Menurutnya, perhatian pemerintah selama ini masih terlalu terfokus pada beras, padahal Indonesia juga mengimpor berbagai komoditas pangan lainnya.
“Ini juga akan berdampak pada inflasi pangan. Karena itu nilai tukar perlu dijaga dengan serius,” katanya.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa meningkatnya tekanan di pasar keuangan global menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G. Hutapea, menyebut tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik global, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed.
Kondisi tersebut, ditambah meningkatnya kebutuhan valuta asing domestik di awal tahun, mendorong rupiah melemah dan ditutup pada level Rp 16.860 per dolar AS pada Selasa (13/1/2026), atau terdepresiasi 1,04 persen secara year to date.
“Pergerakan mata uang global pada awal 2026, termasuk rupiah, banyak dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan di pasar keuangan dunia,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis.
