SAMARINDA – Gelombang informasi di media sosial menjelang aksi 21 April 2026 di Samarinda dinilai mulai mengarah pada pembentukan opini yang tidak utuh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang beredar.
Pria yang akrab disapa Hamas itu menilai, sejumlah isu yang berkembang menjelang aksi cenderung dibangun dari potongan informasi yang tidak lengkap, sehingga berpotensi menggiring opini publik secara sepihak.
“Kalau narasi seperti itu memang paling mudah membuat publik percaya, apalagi kalau hanya dari potongan-potongan video tanpa konteks lengkap,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Hamas menegaskan, jalannya pemerintahan tidak sesederhana yang digambarkan dalam narasi tersebut.
Setiap kebijakan, termasuk penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan, memiliki mekanisme yang jelas serta diawasi oleh aturan yang ketat.
“Pemerintahan ini bekerja dengan proses. Ada aturan, ada pengawasan. Jadi tidak bisa disederhanakan begitu saja,” tegasnya.
Ia juga menyinggung berbagai tudingan yang diarahkan kepada pemerintah, termasuk terkait kerja sama dengan pihak swasta.
Menurutnya, setiap persoalan semestinya diklarifikasi melalui mekanisme yang benar, bukan dibentuk menjadi opini melalui potongan informasi.
“Kalau ada yang dipertanyakan, seperti perusahaan atau hal lain, itu bisa dikonfirmasi. Ada prosesnya. Tapi kalau dipotong-potong lalu dibentuk narasi, ini yang disayangkan,” katanya.
Hamas khawatir, penyebaran informasi yang tidak utuh justru membuat masyarakat tidak mendapatkan gambaran menyeluruh.
Ia pun mendorong publik untuk melihat persoalan secara komprehensif sebelum menarik kesimpulan, terutama menjelang aksi besar yang akan digelar.
“Tidak semua masyarakat memahami konteks secara penuh. Karena itu perlu dilihat secara utuh dan komprehensif,” pungkasnya.
Aksi 21 April di Samarinda sendiri diperkirakan akan diikuti berbagai elemen masyarakat dengan membawa sejumlah tuntutan terhadap pemerintah daerah.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap didasarkan pada data dan fakta yang utuh, bukan sekadar narasi yang berpotensi menyesatkan. (*)
