Sidak Komisi I DPRD Kaltim Ditolak PT IBP

Petani Salak Gagal Panen Akibat Limbah Tambang Batu Bara

16 February 2021, 10:25

Samarinda, AnalisaNews.co – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menindaklanjuti atas keluhan warga, terkait dugaan dampak limbah aktivitas pertambangan batu bara yang terjadi di Kilometer 11, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim Senin (15/2/2021) siang. Anggota dewan menghadirkan seorang warga yang terdampak akibat limbah tersebut. Beserta perwakilan dari PT Insani Bara Perkasa (IBP), selaku perusahaan yang melakukan penambangan.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin menyampaikan, warga yang terdampak akibat limbah itu bernama Muhammad. Adalah seorang petani salak, yang lahannya terdampak limbah berupa lumpur dan tergenang air akibat aktivitas pertambangan batu bara PT IBP.

Kepada Komisi I, Muhammad menyampaikan bahwa dirinya menuntut ganti rugi kepada PT IBP senilai Rp 1,5 milyar. Pasalnya akibat limbah yang ditimbulkan PT IBP, kini kebun salak diatas lahan seluas 3,4 hektar sudah tidak bisa lagi dipanen.

“27 Januari lalu, Komisi I sempat meninjau secara langsung ke lokasi penambangan milik PT IBP tersebut. Guna menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya pencemaran lingkungan,” ungkapnya ketika ditemui AnalisaNews.co usai RDP berlangsung Senin (15/2) sore kemarin.

Namun saat melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak), pihaknya justru sempat ditahan oleh pihak keamanan PT IBP. Agar tidak masuk kedalam areal penambangan. Dengan alasan, bahwa Komisi I DPRD Kaltim belum mendapatkan izin dari direktur perusahaan.

“Saat tiba disana, kurang lebih setengah jam, kami tidak dipersilahkan menunggu ataupun duduk. Jadi kami hanya bisa berdiri di depan gerbang masuk,” terangnya.

Karena mendapatkan tindakan tidak mengenakan dari pihak keamanan PT IBP, Jahidin beserta anggota Komisi I yang lainnya mengambil sejumlah poto di depan gerbang masuk pertambangan. Kata Jahidin, hal itu dilakukan sebagai bukti dokumentasi perjalanan dinas yang telah mereka laksanakan.

Namun, pihak keamanan tambang langsung menegur dan melarang keras adanya bentuk dokumentasi. Alhasil bersitegang pun sempat terjadi antara Anggota DPRD Kaltim dengan sekuriti PT IBP. “Kami datang kesana itu minta didampingi untuk kelokasi. Kesimpulannya tidak ada satupun aturan yang menghalangi DPRD untuk melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

“Jadi kami mengambil langkah untuk berangkat ke lokasi untuk mengecek, tapi tidak lagi lewat jalanan perusahaan. Dikatakan mereka itu jalanan tikus, padahal itu jalanan negara,” lanjutnya.

Usai kejadian tersebut, PT IBP lalu melayangkan surat keberatan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim. Menurut pihak PT IBP, tinjauan yang telah dilakukan Komisi I itu terkesan mendadak. Tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.

Jahidin mengatakan, apa yang telah menjadi keberatan dari pihak PT IBP itu adalah salah alamat. Sebab secara kelembagaan, keberatan seharusnya disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kaltim. Bukannya ke BK DPRD Kaltim.

“Kalau kita inspeksi mendadak, itu tidak ada kewajiban memberitahukan. Namanya juga Sidak. Dan supaya mereka bisa pahami, tidak ada satupun perusahaan yang dapat melarang kami (DPRD Kaltim) untuk berkunjung. karena ini amanat undang-undang,” tegasnya.

Masalah ini kemudian berbuntut pada panggilan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I dan PT IPB dan warga terdampak. Terkait soal ganti rugi lahan, kata Jahidin, pihak perusahaan telah mengusulkan untuk dilakukan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan tersebut.

Namun usulan tersebut ditolak oleh Jahidin dan sejawatnya. Disampaikannya, Komisi I telah merekomendasikan kepada PT IBP agar tidak perlu dibentuknya sebuah tim khusus dalam permasalahan ini. Dikarenakan hanya akan semakin memperumit, tanpa menyelesaikan masalah. Sebab, tim khusus hanya dapat dibentuk apabila alokasi ganti rugi lahan berasal dari anggaran APBN.

“Karena tidak segampang itu untuk mengganti rugi. Mulai dari tanam tumbuh, itu harus ada tabelnya. Lalu terkait kepemilikan lahan, harus menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), Harga Pajak, PBB dan lain-lain,” jelas Jahidin.

Sehingga, lanjut Jahidin, permasalahan ganti rugi tidak semudah membalik telapak tangan jika tim yang harus turun. Apabila tim membebaskan di atas daripada NJOP. Maka akan dianggap melampaui kewenangan.

Namun tidak ada kewenangan aturan yang membatasi, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara langsung antara PT IBP dan warga yang terdampak.

“Bisa dilakukan dengan cara jual beli. Jadi cukup sederhana saja. Blanko di kecamatan terkait dengan jual beli, sudah ada. Lakukan jual beli di depan camat selaku PPAT,” imbuhnya.

Dengan demikian, politisi dari Fraksi PKB tersebut menjelaskan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terutama soal besaran ganti rugi. Di mana harga ganti rugi bisa ditetapkan jika PT IBP dan warga sama-sama setuju.

“Jadi kami menyarankan, selesaikan dengan baik antara kedua belah pihak. Ketika saya masih menjadi advokat, berulang kali saya menangani perkara yang sama. Perkara sengketa la antara penambang dengan pemilik lahan sering kita lakukan seperti itu,” tandasnya.

PT IBP Tak Menghendaki Ganti Rugi

Sementara itu dikonfirmasi terpisah usai RDP, Andi Wijanarto selaku HSE Manager PT IBP mengatakan, bahwa pihaknya tidak mengetahui permasalahan tersebut. Bahkan pihaknya baru mengetahuinya, setelah DPRD melakukan sidak dan bersurat ke PT IBP.

“Untuk kasus pak Muhammad ini kami tidak tau betul, karena tidak ada pengaduan. Tahu-tahunya dari DPRD Kaltim langsung ada mengungkapkan ada masalah seperti ini. Mungkin kalau kami tahu, pasti akan kami selesaikan dengan baik-baik,” ungkap Andi sapaan karibnya.

Kata Andi, aduan atas keluhan limbah belum diterima pihaknya. Bukan hanya secara lisan, namun juga dalam bentuk surat. Sehingga permasalahan dampak limbah yang dialami Muhammad si Petani Salak tanpa sepengetahuan pihaknya.

“Belum ada, kalau ada biasanya nggak sampai bertahun-tahun seperti ini. Sama saja kami mengabaikan. Tapi ini kan kami tidak tahu. Beda ceritanya kalau kami tahu ada problem,” terangnya.

Menurut Andi, biasanya pihaknya akan langsung merespon bila ada keluhan masyarakat terkait dampak dari aktivitas pertambangan perusahaannya. “Malah biasanya kami juga sarankan mereka untuk melaporkan ke pihak terkait, misalnya DLH Kukar atau DLH Kaltim. Biasanya kan DLH Kukar datang untuk membentuk tim, ya pasti kita welcome seperti apa,” ucapnya.

Andi mengatakan, PT IBP tidak akan menghendaki bila permasalahan ini berujung pada ganti rugi. “Kita tidak mau yang dana segar, kalau ini jadinya kasus lingkungan. Karena kalau kasus lingkungan kan harus kita buktikan betul secara teknis. Tetapi beda cerita kalau pembebasan lahan atau sebagainya,” tegasnya.

Andi menuding, bahwa ujung dari penyelesaian permasalahan ini Ialah semata-mata ingin adanya ganti rugi pembebasan lahan. Menurutnya apa yang telah dibahas didalam RDP bukan lah murni membicarakan masalah lingkungan.

“Mungkin perlu diketahui kalau lahannya pak Muhammad ini berada di hulunya kita, jadi tidak mungkin airnya naik ke atas. Kalau lokasinya di ilir mungkin benar karena tambang kita, tapi kalau di ulu kan tidak mungkin,” katanya.

Selain itu, dalam kesempatan ini Andi turut menyampaikan bahwa pihaknya juga tidak mengetahui atas sidak yang sudah dilakukan DPRD Kaltim. “DPRD sidak saja kami tidak tahu, karena waktu itu saya tidak ada. Dan kedatangan DPRD kan tidak diterima ya. Jadi kami tidak tau apakah betul DPRD atau bukan sebenarnya. Setelah itu tim lawyer kami yang mengecek barulah bersurat ke DPRD,” ucapnya.

Selanjutnya, pasca pertemuan itu pihak PT IBP akan memenuhi apa saja yang telah menjadi kesepakatan di RDP. “Dan sesuai yang disampaikan oleh ketua tim kami tadi. Bahwa dalam waktu 14 hari harus kita sampaikan sesuai yang akan diminta. Ini berupa negosiasi atau seperti apa. Jadi sekarang kami masih menunggu surat dari Pak Muhammad dulu, apa sih yang dimau dia,” pungkasnya.

Gagal Panen Akibat Lumpur Sejak 2013

Sementara itu, Muhammad petani salak korban dugaan limbah pertambangan batu bara milik PT IBP, mengapresiasi atas apa yang telah diputuskan DPRD Kaltim didalam RDP. Setelah pertemuan ini, dirinya akan bersurat kepada PT IBP. Ia akan mencantumkan apa saja yang dikeluhkannya, serta permintaan ganti rugi dalam permasalahan ini.

“Kalau memang PT IBP memohon lebih bagus lagi. Daripada begini saling menghalangi,” ungkapnya.

Disinggung apa saja yang akan diminta kepada PT IBP terkait ganti rugi. Muhammad enggan bicara secara gamblang. “Ya kita pelajari dulu omongannya PT IBP nanti bagaimana. Jadi dilihat dulu, bagaimana rencana mereka menanggapi ini kan,” ucapnya.

Muhammad menyampaikan, bahwa lahan seluas 3,4 hektare miliknya itu mulai digarap guna pertanian sejak 1987. “Lahan ini milik pribadi. lahannya saya beli. Saya tanami salak. Ada juga rambutan sama durian, tapi tidak saya hitung karena tidak produksi. Yang produksi hanya salak,” bebernya.

Kata Muhammad, lahannya mulai terkena dampak limbah pertambangan sejak 2013 silam. Lumpur serta genangan air yang merendam ribuan pohon salak miliknya, mengakibatkan ia merugi cukup besar. Pasalnya sejak saat itu, satu persatu pohon salaknya mati hingga akhirnya tak dapat dipanen.

“Setiap hujan lahan terendam air sama lumpur. Karena ada galian tambangnya mereka (PT IBP) ‘kan,” ucapnya.

Muhammad pun membantah apa yang telah disampaikan oleh Andi Wijanarto selaku HSE Manager PT IBP. Yang menyebutkan, bahwa lahan miliknya yang berada di Hulu lokasi tambang, tak mungkin terdampak limbah.

“Lahan saya itu kenapa bisa terkena, karena mereka (PT IBP) ini bikin seperti bendungan. Jadi ada sungai alam itu mereka tutup. Jadi walaupun letaknya di hulu, lahan saya ini tetap tergenang juga. Karena lahan itu, lahan datar tidak ada parit,” jelasnya.

“Ada dari DLH Kukar waktu itu (meninjau), jadi tidak bisa bohong. Masalahnya airnya tidak bisa mengalir. Jadi kalau hujan itu terendam. Sungai yang mereka tutup itu sungai alam. PT IBP juga sudah lihat sendiri kok. Malah ada poto saya sama mereka,” tegasnya.

Selain itu, Muhammad turut membantah statement dari pihak PT IBP, bahwa dirinya telah menyampaikan keluhan limbah. Bahkan telah ada pertemuan sebanyak dua kali, semua keluhan itu bahkan ia sampaikan langsung diatas lahan miliknya yang kini telah rusak akibat limbah. “Saya ada bertemu sebanyak dua kali,” ucapnya.

“Kondisi lahan saya ini hancur. Hancur, hancur betul sudah lahan saya. Pokoknya hancur, kondisinya berlumpur, ada tanah longsor juga. Sekarang saya masih menunggu omongan (penyelesaian masalah) dari PT IBP soal lahan saya ini seperti apa,” tandasnya. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close