Pergantian Ketua DPRD Kaltim Dinilai Tak Sah

5 November 2021, 23:56

SAMARINDA – Rapat paripurna DPRD Kaltim beberapa hari lalu terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Masud adalah salah atau tidak sah. Pasalnya, proses hukum masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Hal itu disuarakan Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (Aorda) Kaltim. Ketua Umum Aorda, Mohammad Djailani mengatakan, rapat paripurna yang digelar, Selasa (2/11/2021) adalah cacat hukum. 

“Kenapa? Karena pada saat ini masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda. Nomor gugatannya pun sudah ada. Gugatan itu kan berarti belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, nah tetapi Dewan sudah memutuskan untuk pergantian. Ya artinya kan cacat hukum,” katanya. 

Djailani meminta agar pimpinan daerah dalam hal ini adalah Gubernur Kaltim bijak dalam mengambil keputusan. Pasalnya usulan pergantian Ketua DPRD Kaltim itu nantinya juga akan diserahkan kepada Gubernur Kaltim untuk selanjutnya diteruskan ke Mendagri. 

“Kami meminta kepada Gubernur Kaltim dan juga Menteri Dalam Negeri untuk tak memproses dan menindaklanjuti pengusulan pergantian Ketua DPRD Kaltim itu sampai ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap,” ujarnya dengan tegas

Atas dasar tersebut, dikatakannya, hingga saat ini Makmur HAPK tetap sebagai Ketua DPRD Kaltim yang sah. Dengan itu pula melekat seluruh kewajiban dan hak-hak kepada Makmur HAPK. 

“Ini saya sampaikan untuk pelajaran politik dan hukum yang baik kepada masyarakat. Agar sebuah lembaga bisa melakukan proses sesuai dengan aturan yang ada. DPRD sebaiknya memberikan contoh yang baik bagaimana memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” tandasnya. (redaksi)

Editor: Redaksi Analisanews

Related Articles

Back to top button
Close