SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan mobil dinas gubernur yang sebelumnya diadakan melalui APBD Perubahan 2025 akan dikembalikan.

Keputusan tersebut diumumkan dalam jumpa pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Senin (2/3/2026).

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan langkah itu diambil setelah pemerintah menerima berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, serta melakukan kajian regulasi secara menyeluruh.

“Sebenarnya jumpa pers kali ini untuk mempertegas kembali rilis yang telah kami sampaikan. Kami mewakili Pemprov Kaltim menerima kritik dan saran dari masyarakat. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas yang seharusnya untuk operasional pimpinan,” ujar Faisal di hadapan puluhan awak media.

Ia menjelaskan, rapat koordinasi telah digelar pada Jumat (27/2/2026) bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pihak terkait lainnya untuk memastikan mekanisme pengembalian sesuai ketentuan.

Dari hasil pembahasan tersebut, pengembalian dinyatakan memungkinkan secara regulasi, dengan syarat pihak penyedia bersedia menerima kembali unit kendaraan.

Pemprov Kaltim kemudian mengirimkan surat resmi kepada penyedia, CV Afisera, pada Sabtu (28/2/2026).

“Alhamdulillah, pihak penyedia sudah membalas surat kami dan menyatakan bersedia menerima kembali mobil tersebut. Insha Allah akan dilakukan serah terima kembali. Setelah berita acara serah terima (BAST) dilakukan, maksimal 14 hari penyedia wajib menyetorkan kembali dana ke kas daerah,” jelasnya.

Pemprov Kaltim menargetkan seluruh proses administrasi hingga pengembalian dana ke kas daerah rampung paling lambat 20 Maret 2026.

“Yang jelas mobil kembali, uang kembali. Clear,” tegas Faisal. (*)