Komisi IV DPRD Kaltim Harapkan Seluruh Proses Pengawasan Dana BOS Bisa Dipertanggung Jawabkan

17 February 2021, 09:33

Samarinda, AnalisaNews.co – Meski pembelajaran di sekolah beralih ke sistem daring, namun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap harus diawasi agar pengalokasiannya tetap sesuai dll digunakan untuk pendidikan. Bicara soal penggunaan dana, maka dibutuhkan pengawasan.

Sebagai informasi tambahan, pada 2020 silam, Bosda Kaltim mencapai sekitar Rp 164 miliar. Rinciannya, untuk 235 SMA negeri bersumber dari dana belanja langsung sebesar Rp 112.602.900.000. Sedangkan untuk 295 SMA swasta bersumber dari dana hibah sebesar Rp 51.479.600.000.

Disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin bahwa pengawasan itu dilakukan masing-masing oleh internal pihak yang bersangkutan.

Misalnya, di tiap jenjang pendidikan ada UPTD. Maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk proses Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang sudah diberikan dari kementerian atau provinsi.

Namun di luar itu, instrumen pemerintah atau DPRD sendiri juga turut mengawasi. Politisi dari Fraksi Golkar itu juga menyebutkan bahwa proses pengawasan diupayakan lewat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim atau UPTD yang tersebar di tingkat kota dan kabupaten.

“Walaupun sifatnya bukan pengawasan mutlak pertanggung jawaban Bosda maupun Bosnas. Tapi kan dalam proses koordinasi dengan teman-teman instrumen itu ya kita lakukan,” ungkap Salehuddin.

Dari sisi internal seperti UPTD, Disdikbud Kaltim, dan kepala sekolah juga memiliki mekanisme pengawasan tersendiri. Meski mereka pun adalah bagian dari objek yang ikut diawasi.

“Kemudian proses koordinasinya juga ada di Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Termasuk di luar struktur internal pengawasan itu seperti di kami, komite sekolah, orangtua murid, LSM kan juga berhak mengawasi dan memberi masukan terkait proses pelaksanaannya,” lanjut legislator Dapil Kukar itu.

Tak muluk-muluk, menurutnya proses pelaksanaan penting untuk bisa dipertanggung jawabkan. Mulai kepala sekolah atau UPTD ke Disdikbud Kaltim.

Dipastikan harus selalu berjalan. Sebab jika tidak, bisa ada potensi penyalahgunaan wewenang terkait penggunaan dana. Dalam hal ini, orangtua murid dan masyarakat sangat boleh untuk mempertanyakannya.

“Kalau bicara proses pengawasan terkait realisasi Bosda dan Bosnas itu insyaallah, kita juga bagian dari instrumen yang mengawasi. Namun, dari sisi normatif ketentuan perundang-undangan, jelas memang sudah ada pihak yang juga berwenang” tandas Salehuddin. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close