Komisi III DPRD Kaltim Harapkan Kegiatan Ship to Ship di Muara Berau Bisa Hasilkan PAD

17 February 2021, 20:48

Samarinda, AnalisaNews.co – Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, serta direktur utama pemilik konsesi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tiga Bersaudara.

RDP yang digelar Selasa (16/2/2021) di Gedung E DPRD Kaltim itu, dalam rangka hearing terkait terbitnya konsesi BUP PT Tiga Bersaudara di Muara Berau. Dalam hal ini, Komisi III berharap kegiatan BUP itu bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Kaltim.

Ketua Komisi III Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, bahwa inti dari hasil RDP itu adalah soal PT Tiga Bersaudara yang ditunjuk sebagai operator Pelabuhan Muara Berau dengan perjanjian konsesi selama 25 tahun dengan fee 5 persen pada 4 Desember 2020 silam. Ini mengartikan, seluruh kegiatan di Muara Berau berada di bawah naungan BUP PT Tiga Bersaudara.

“Mau pakai floating crane atau tenaga kerja bongkar muat, semua ada di bawah mereka. Ada 9 bidang wilayah itu. Termasuk pengisian air,” ungkap Hasanuddin kepada awak media.

Melalui RDP, Komisi III pun bertanya apakah dari kegiatan itu mampu menghasilkan PAD untuk daerah. Dari hasil diskusi, disampaikan bahwa kegiatan di ship to ship (STS) yang melibatkan puluhan miliar per bulan itu belum ada PAD untuk kas daerah.

“Nah makanya kita tadi mencoba cari celah bahwa tidak mungkin ada PAD tanpa regulasi. Regulasi ini yang sedang kita bicarakan. Kebetulan kan mereka lagi membahas tarif. Mudah-mudahan di tarif itu, pemerintah daerah bisa menghasilkan PAD,” kata Hasan.

Komisi III sebagai mitra kerja perhubungan tentu akan mencoba itu. Jika tidak, maka tak akan mendapat apapun dari kegiatan yang berlangsung di Muara Berau. Padahal, nilai omset investasinya mencapai triliunan perbulannya. Alhasil, Komisi III coba mengajak BUP PT Tiga Bersaudara, termasuk KSOP sebagai regulator.

“Dan selama ini, pekerjaan di Muara Berau itu tidak ada penanggung jawabnya. Nah dengan adanya BUP yang punya konsesi, maka semua kegiatan itu akan ada penanggung jawabnya. Dalam hal ini, pemerintah pusat menunjuk BUP PT Tiga Bersaudara,” tandas politisi dari Fraksi Golkar tersebut. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close