Komisi II DPRD Kaltim Sorot Proses Seleksi Jajaran Direksi di Perusda MMP

17 February 2021, 20:39

Samarinda, AnalisaNews.co – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemborosan anggaran di perusahaan daerah (Perusda) PT Migas Mandiri Pratama (MMP) sebesar Rp 37 miliar, mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. Ada dugaan, bahwa anggaran tersebut digunakan untuk keperluan gaji sejumlah pihak yang tak terlibat langsung pengelolaan Blok Mahakam.

Pria yang akrab disapa Tiyo itu mengapresiasi Pemprov Kaltim yang turut melakukan pembenahan terhadap Perusda yang ada. Dalam hal ini, Komisi II berharap akuntabilitas Perusda bisa lebih baik dan mencapai hasil maksimal. “Tetapi kalau memang itu temuan, ya tentu ada kemungkinan terdapat aturan yang dilanggar,” ungkap Tiyo kepada awak media.

Tiyo juga menjelaskan bahwa pihaknya bakal melayangkan surat kepada Pemprov Kaltim sebab ingin mengetahui perkembangan proses seleksi jajaran direksi Perusda. Khususnya bagi PT MMP. Bahkan politisi dari Fraksi Golkar itu mengusulkan kepada Ketua Komisi II agar segera digelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ini.

“Kita meminta penjelasan terkait potensi penyalahgunaan dari PI sehingga tidak memunculkan polemik baru pada masyarakat,” lanjutnya.

Tiyo juga menegaskan, seandainya anggaran Rp 37 miliar itu diminta untuk dikembalikan ke kas daerah, maka wajib dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika sudah digunakan maka harus ada tanggung jawab. “Kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat karena saya yakin bahwa MMP juga punya administrasi, tim keuangannya. Kita tunggu saja, agar tidak berpolemik panjang maka kita akan panggil dalam waktu dekat,” tandas Tiyo. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close