Infrastruktur Kaltim Masih Minim, Koordinasi Pemda Kurang

31 March 2021, 19:59

Samarinda, AnalisaNews.co – Pertengahan Februari 2021 silam, 55 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim melakukan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing. Hasil reses itu kemudian disampaikan dalam bentuk laporan dan disampaikan di Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, pada Selasa (30/3/2021) sore.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK menyebutkan berdasarkan hasil reses, persoalan yang dihadapi masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Kaltim masih sama. Yaitu miskinnya pembangunan infrastruktur. Ia pun berkomitmen untuk ke depannya kebutuhan infrastruktur, yang menjadi hak setiap warga dapat dipenuhi dan dinikmati.

“Yang jelasnya di Kaltim ini kita masih miskin infrastruktur. Harapan saya itu terus kita laksanakan komitmen kita, bagaimana infrastruktur itu harus betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita,” terang Makmur.

Ia juga menyoroti soal kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah (Pemda) di Kaltim dengan DPRD selaku badan legislatif, terkait program pembangunan. Ia menyarankan agar selanjutnya, usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh kabupaten kota harus tepat sasaran dan bermanfaat.

“Kita pilah-pilah juga mana yang menjadi kewenangan Pemda dan Pemprov seperti itu. Yang kita harapkan jangan sekedar ada proyek begitu saja, tapi nilai manfaatnya bagi masyarakat harus yang terpenting ada,” tegas mantan Bupati Berau tersebut.

Terpisah, Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Hadi Mulyadi yang juga menghadiri paripurna meberikan catatan pada hasil reses yang dilaporkan oleh DPRD Kaltim. Terutama terkait pemilahan kewenangan antara pemda dengan pemerintah pusat terkait program pembangunan.

“Ada juga urusan yang di kolaborasikan dan ada urusan yang memang harus bersabar. Karena anggaran kita terbatas, kalau semua mau dipenuhi kan tidak mungkin. Tetapi sebagai sebuah masukan pasti wajib kami perhatikan,” jelas Hadi.

Dirinya tak menampik bahwa dari segi infrastruktur, masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh Kaltim. Terkait aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur, Hadi menyebut seluruh kegiatan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

“Memang masih banyak yang belum sempurna. “Banyak, seperti masalah jalan, masalah air bersih harusnya kan menjadi urusan di kabupaten dan kota. Jadi memang harus dipilah-pilah,” pungkasnya. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close