Faba Keluar dari Limbah B3, DPRD Kaltim : Perlu Ada Aturan Jelas Atas Pengelolaannya

12 March 2021, 18:32

Samarinda, AnalisaNews.co – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mempermasalahkan keputusan pemerintah, atas penghapusan Fly Ash dan Bottom Ash (Faba) sebagai bagian dari limbah. Seperti diketahui, bahwa abu dari pengelolaan batu bara itu, sebelumnya masuk dalam daftar limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.

Penghapusan Faba dari daftar B3 ini tertuang pada peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja. PP itu telah diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 lalu.

Dijelaskan dalam pasal 459 ayat 3 (C), bahwa Fly Ash batu bara dari kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan kegiatan lainnya tidak termasuk sebagai limbah B3. Melainkan kini non-B3.

Alasan dikeluarkannya Faba hasil pembakaran chain grate stoker, dari golongan B3 juga sudah melalui kajian ilmiah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bahkan, disebutkan pula, bahwa beberapa negara di dunia juga memasukan keduanya dalam golongan non-B3.

Atas keputusan itu, Jatam pun menyatakan, bahwa dihapusnya Faba dari daftar limbah B3 adalah keputusan bermasalah dan berbahaya. Sementara batu bara mengandung berbagai jenis unsur racun. Termasuk logam berat dan radioaktif.

Pernyataan penolakan atas putusan tersebut disampaikan Jatam dalam konferensi pers, yang digelar Webinar. Bersama Walhi, Trend Asia, Akademisi dan warga terdampak PLTU di Surabaya.

Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah menyampaikan beberapa catatan. Bahwa banyaknya laporan dan fakta atas terjadinya perubahan dan penurunan kondisi lingkungan dan kesehatan warga di sekitar PLTU.

Seperti yang dialami warga dan petani di Mpanau Sulawesi Tengah, Cilacap Jawa Tengah, Indramayu dan Cirebon Jawa Barat, Celukan Bawang Bali, Ombilin Sumatera Barat, Muara Maung dan Muara Enim Sumatera Selatan, dan Suralaya Banten.

Kasus serupa juga dialami warga di banyak kampung. Seperti di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dan termasuk di Morowali Sulawesi Tengah. Di daerah tersebut terdapat smelter nikel, PLTU mulut tambang dan kawasan industri yang listriknya berasal dari batu bara.

Ia mencontohkan salah satu perusahaan besar di Kalimantan Timur. Perusahaan yang berada di antara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu contoh memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya warga desa Santan Ulu dan Ilir yang berada dekat perusahaan tersebut.

“Warga yang sakit mengadu ke pemerintah justru diminta untuk membuktikan sendiri keterkaitannya penyakit yang diderita dengan dampak FABA operasi PLTU. Jadi perlindungan warga dari limbah Faba itu omong kosong. Apalagi sekarang ketika Faba bukan lagi beracun dan berbahaya,” Ungkapnya.

Lanjut Merah mengatakan, dari kasus itu, maka akan memungkinkan kebijakan ini akan membuat pebisnis batubara semakin ugal-ugalan, untuk membuang limbah dan terbebas dari hukum. Dan semakin banyak dampak negatif bagi masyarakat sekitar tambang maupun pembangkit listrik menggunakan energi batubara.

“Faba menjadi salah satu debu dan abu batubara mulai dari pembongkaran batubara sampai pengangkutan menghasilkan debu lalu pembakaran di PLTU menjadi abu sisanya menjadi Faba dan sisanya mengendap di dalam tubuh manusia,” terang Merah.

Dari laporan yang Jatam terima, masyarakat banyak mengalami berbagai macam penyakit pernapasan dan kerusakan organ tubuh. Hal tersebut karena masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar perusahaan tambang itu menghirup abu yang dihasilkan produksi maupun distribusi batubara.

“Warga yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Apalagi ketika sedang kemarau, debunya lebih hebat lagi. Warga banyak mengeluh sesak napas dan batuk-batuk akibatnya,” imbuhnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, dalam laporan Analisis Timbulan & Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia yang dikeluarkan oleh BAPPENAS. Disebutkan bahwa FABA termasuk dalam jenis limbah B3 terbanyak dihasilkan pada tahun 2019.

Bahkan, Bottom Ash masuk dalam kategori limbah dengan tingkat bahaya tertinggi dengan skor 13 dari skala 14. Sedangkan Fly Ash memiliki skor 11 dari skala 14. Ketika Faba berstatus sebagai limbah B3 pun, banyak studi kasus yang menunjukkan perizinan belum berhasil memastikan perlindungan atas risiko.

Para penghasil abu maupun pihak ketiga yang mengelola abu belum betul-betul mengelola risiko dan memenuhi persyaratan teknis yang layak sebagaimana diatur dalam regulasi.

Dikutip dari keputusan pemerintah yang menghapus limbah batu bara bukan lagi masuk kategori B3. Tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Kategori limbah B3 adalah Faba atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku, serta keperluan sektor konstruksi.

Seperti yang dicantumkan didalam pasal 459 ayat 3 (C), dijelaskan Fly Ash batu bara dari kegiatan PLTU dan kegiatan lainnya tidak termasuk sebagai limbah B3, melainkan non-B3.

Pemanfaatan Limbah non-B3 sebagai bahan baku. Yaitu pemanfaatan Limbah non-B3 khusus seperti fly ash batu bara dari kegiatan PLTU dengan teknologi boiler minimal CFB atau Ciraiating Fluidized Bed), dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi pengganti semen pozzolan.

Sementara pada pasal 54 ayat 1 huruf a PP 101/2014 tentang pengelolaan limbah B3 dijelaskan bahwa abu batu bara dari kegiatan PLTU dikategorikan sebagai limbah B3.

Contoh Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku antara lain Pemanfaatan Limbah B3 fly ash dari proses pembakaran batu bara pada kegiatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku alumina silika pada industri semen. Namun beleid tersebut dicabut lewat PP 22, bersama empat PP lainnya. Dan PP tersebut telah diteken Jokowi pada 2 Februari 2021.

Pernyataan senada diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Kaltim Agiel Suwarno. Menurutnya, jika dibiarkan, FABA justru berbahaya. Karena itu ia mendorong pemerintah mengeluarkan aturan pasca dihapuskannya FABA dari limbah B3.

“Harus ada aturan yang bisa menaungi, bahwa itu (Faba) harus jadi apa. Nah selama ini kan kita belum dapat nih, abu batu bara itu mau dijadikan apa?” ungkapnya.

Menurut Agiel, abu dari pengelolaan batu bara sebenarnya dapat dikelola untuk jadi bahan baku alumina silika pada industri semen.

“Seperti bisa juga jadi produk macam paving blok. Tapi masalahnya, selama ini kan produk itu hanya perusahaan tertentu yang bisa mengelolanya. Kalau enggak salah, seperti WIKA, mereka memproduksi beton dari bahan itu,” jelasnya.

Menurutnya selama ini masyarakat masih minim informasi mengenai Faba, yang hanya diketahui sebatas limbah saja. Namun sebenarnya Faba juga dapat dikelola menjadi suatu produk.

Oleh Sebab itu, ia berharap setelah terbitnya putusan tersebut, Pemerintah juga dapat mencari jalan keluar. Berupa aturan yang dapat mewajibkan PLTU dalam hal pengelolaan Faba.

“Misalnya limbah ini bisa langsung diproduksi menjadi hasil yang produktif, mungkin tidak menjadi masalah. Nah, aturan itulah yang seharusnya dikedepankan kalau sudah memutuskan ini (Faba) diluar dari B3,” ucapnya.

“Misalnya dengan PLTU yang memproduksi Faba itu memang bisa mengelolanya menjadi produk yang produktif. Jangan dibiarkan begitu saja. Sehingga menimbulkan lagi dampak pencemaran. Seperti air, udara. Yang berkenaan langsung kepada masyarakat, ” lanjutnya.

Selama belum ada aturan yang jelas terkait dampak dari dicabutnya Faba dari B3, ia menganggap bahwa keputusan pemerintah itu dianggap tidak tepat. Dan hanya semakin membuat khawatir masyarakat akibat tidak adanya aturan yang mengelola Faba yang kini bukan lagi sebagai kategori limbah.

“Untuk saat ini, saya belum memperhitungkan dampak dari keputusan ini. Karena kalau limbah itu tidak dikelola dengan baik, ya saya pikir bisa dibilang ini tidak tepat,” kuncinya

“Namun kalau ada aturan yang mendukung bahwa itu bisa dikelola menjadi bahan yang produktif, mungkin oke saja. Jadi memang perlu ada aturan yang memayungi mantan limbah ini,” Pungkasnya. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close