Eksepsi Terdakwa Kasus Omnibus Law Ditolak Majelis Hakim

17 February 2021, 23:37

Samarinda, AnalisaNews.co – Sidang kasus dugaan membawa senjata tajam (Sajam) pada aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Rabu (17/2/2021) siang.

Persidangan kini memasuki agenda putusan sela eksepsi dari Majelis Hakim yang dipimpin oleh Edy Toto Purba, didampingi Agus Raharjo dan Hasrawati Yunus sebagai hakim anggota.

Dengan menghadirkan Firman Rhamadan yang saat ini ditahan, di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II A Samarinda sebagai pesakitan melalui sambungan virtual.

Pada persidangan yang berlangsung singkat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak atas eksepsi Terdakwa Firman, melalui tiga kuasa hukumnya Bernard Marbun, Hirson Kharisma dan Zaini Afrizal.

Dikonfirmasi usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Zaini Afrizal mengatakan, terkait putusan sela eksepsi dari penasehat hukum tidak dapat diterima majelis Hakim. “Hakim beralasan eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara,” ungkap Zaini dikonfirmasi Rabu (17/2/2021) siang.

Kuasa hukum terdakwa sangat menyayangkan atas pertimbangan majelis hakim yang tidak merinci dengan jelas. Terkait apa saja point dari eksepsi yang ditolak dan telah masuk didalam pokok perkara. “Masalahnya ‘kan jelas, tujuan kita ajukan eksepsi karena dakwaan jaksa yang kabur dan tidak jelas,” terangnya.

Lanjut Zaini, sementara pada saat sidang tanggapan atas eksepsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melati, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda juga tidak menjelaskan eksepsi yang dimohonkan. “JPU juga tidak dapat mengurai unsur-unsur didalam dakwaan,” ucapnya.

Setelah majelis hakim menolak eksepsi, sidang pokok perkara akan diberlangsungkan pada Rabu (24/2/2021) mendatang. “Minggu depan masuk sidang kesaksian yang dihadirkan JPU, Melati Warna Dewi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Firman Rhamadan peserta aksi unjuk rasa yang tergabung didalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat, didakwa JPU Melati membawa senjata tajam (sajam). Pada aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law berujung ricuh di DPRD Kaltim 5 November 2020 silam.

Firman yang kini berstatus terdakwa, sebelumnya sempat melakukan perlawanan terhadap kepolisian yang melakukan penangkapan, penahanan hingga penetapan tersangka, dengan melalui jalur hukum praperadilan. Namun pengajuan keduanya terjegal, lantaran ditolak oleh hakim tunggal.

Pada persidangan perdana, Firman melalui kuasa hukumnya menolak atas dakwaan yang dibacakan JPU Melati. Dengan memilih mengajukan eksepsi. Namun lagi-lagi, upaya perlawanan atas apa yang telah dituduhkan ditolak oleh majelis hakim. Firman dijerat JPU dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Darurat nomor 12 tahun 1991. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close