DPRD Kaltim Akan Panggil Lagi PT IBP Terkait Ganti Rugi Kebun Warga

23 March 2021, 19:26

Samarinda, AnalisaNews.com – Diawal Februari lalu polemik ganti rugi tanam tumbuh di atas lahan pembangunan tol Balikpapan – Samarinda (Balsam) sempat kembali menjadi pembahasan. Setelah sejumlah warga yang lahannya belum mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah, datang dan mengadu di DPRD Kaltim.

Mereka meminta agar para wakil rakyat ikut serta mendorong kejelasan Pemerintah. Dalam hal menindaklanjuti ganti rugi tanam tumbuh yang belum tuntas. Lokasi lahan milik warga yang belum mendapatkan ganti rugi itu terletak di kilometer 48, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin menyampaikan, pada saat menerima laporan warga meminta agar para legislator di Karang Paci dapat ikut serta mendorong pemerintah. Memberikan hak ganti rugi lahan dan tanam tumbuh milik warga, yang telah terkena perluasan jalan tol Balsam itu.

“Kami akan lakukan segala upaya. Agar masyarakat yang mempermasalahkan dan menuntut, terkait ganti tanam tumbuh di atas lahan yang terkena pembangunan tol tersebut, dapat segera diganti rugikan,” ungkap Jahidin ketika dikonfirmasi Senin (22/3/2021).

Ditanya soal berapa banyak nilai yang dituntut oleh masyarakat, Jahidin menyebut masih bervariasi. Sebab belum dilakukan peninjauan dan didata secara akurat.

“Saya tidak begitu melihat rinciannya. Tetapi yang jelas, mereka memang belum menerima hak ganti rugi. Tempo hari kita sarankan supaya hak-hak masyarakat itu bisa diberikan,” imbuhnya.

Mantan Anggota Polri itu menegaskan, bahwa terkait dengan tanam tumbuh memang adalah hak masyarakat dan mutlak harus diganti oleh Pemerintah.

“Kalau penggantian tanah, saya kira tidak. Karena itu tanah negara. Jadi hanya meminta ganti rugi tanam tumbuhnya saja,” terangnya.

“Dari Data kepemilikan, mereka juga memiliki sebagian surat di sebatas camat. Berupa pembukaan lahan. Namun ada juga yang sama sekali tidak memiliki surat,” sambungnya.

Untuk terkait pergantian tanah, Jahidin mengaku tidak mendukung kalau pemerintah diharuskan untuk membayar. Sebab setiap pembebasan lahan yang terkait dengan penggunaan APBD atau APBN, mesti ada dasar kuatnya.

Pasalnya, apabila dibayar ganti rugi namun tidak memiliki hak yang jelas atas lahan tersebut, maka ranahnya ke penyalahgunaan jabatan. Dan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Beda halnya apabila ganti rugi yang diminta warga hanya sebatas tanam tumbuh. Sehingga, kata Jahidin, adalah kewajiban Pemrov Kaltim untuk memberikan hak ganti ruginya.

“Kalau proyeknya tetap berjalan. Kendala utama kan di masalah lahan. Ternyata masyarakat tidak mempermasalahkan lahan. Tapi mereka menuntut tanam tumbuhnya yang belum diganti,” jelas Jahidin.

Rencananya dalam waktu dekat ini, Jahidin beserta rekan sejawatnya, akan kembali memenggil beberapa instansi terkait. Guna melangsungkan pembahasan ganti rugi yang menjadi hak masyarakat.

“Untuk tuntutan masyarakat ini agar bisa dituntaskan pada pertengahan tahun ini, kami masih akan usahakan, yang terpenting kami masih kembali mengagendakan rapat pertemuannya,” tandasnya. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close