Dirut Perusda Migas Pemkab Kukar Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Fiktif

18 February 2021, 23:45

Samarinda, AnalisaNews.co – Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (PT MGRM), Iwan Ratman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Ia diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Tangki Timbun dan Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai Rp 50 miliar.

Korps Adhyaksa langsung melakukan penahanan terhadap petinggi perusahaan daerah (Perusda) milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) itu, disaat Iwan sedang memenuhi panggilan Kejati Kaltim sebagai saksi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kajati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, diwakili Asisten Tindak Pidana Khusus Prihatin, dalam pers rilisnya Kamis (18/2/2021) sore. Disampaikannya, bahwa Iwan diduga telah melakukan tindak rasuah dari anggaran deviden Pertamina Hulu Mahakam (PHM) sebesar Rp 50 miliar.

Anggaran dengan jumlah besar itu dikelola oleh Perusda PT MGRM, digunakan untuk pembangunan tangki timbun dan Terminal BBM di Samboja, Balikpapan dan Cirebon. Namun proyek dengan masa pembangunan 2018 – 2020 urung jua terlaksana hingga saat ini, alias fiktif.

Prihatin menyampaikan kronologi pengungkapan hingga penahan yang dilakukan Kejati Kaltim terhadap Dirut Perusda Migas itu. Berawal dari surat perintah penyelidikan, yang diterbitkan pada 8 Januari 2021 lalu, Korps Adhyaksa memulai penyelidikan dugaan korupsi tersebut, dengan meminta keterangan sejumlah saksi.

Ada sebanyak 15 orang saksi yang dimintai keterangan guna mengungkap kasus rasuah pembangunan proyek fiktif bernilai puluhan miliar ini. Kelima belas saksi itu, diantaranya merupakan pejabat tinggi di Pemkab Kukar.

“Dari 15 (saksi) itu ada yang dari Pemkab Kukar. Jadi banyak yang sudah kami mintai keterangannya termasuk dari para komisaris,” ungkap Prihatin ketika dikonfirmasi awak media Kamis (18/2) sore.

“Untuk itu (Bupati Kukar) belum (dimintai keterangan) sampai saat ini. Sejauh ini Kami masih mintai keterangan pada yang langsung berkaitan,” sambungnya.

Dari hasil penyelidikan yang berlangsung 14 hari itu, tim Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim akhirnya dapat menyimpulkan. Bahwa telah terjadi tindak rasuah di Perusda Migas milik Pemkab Kukar tersebut.

22 Januari 2021, tim Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim yang telah memperoleh sejumlah alat bukti, langsung meningkatkan ke tahap penyidikan. Dari dugaan awal ini, Korps Adhyaksa telah menduga, bahwa tindak korupsi dilakukan oleh Dirut PT MGRM.

8 Februari 2021, Iwan yang dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam tindak rasuah ini, memilih mangkir. Sehingga tim penyidik kembali menjadwalkan pemanggilan pada Kamis (18/2/2021). Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 7 jam lamanya, Iwan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

“Setelah kami melakukan pemeriksaan, saudara IR (Iwan Ratman) sebagai saksi kemudian kami peroleh alat bukti yang cukup, bahwa IR adalah Pelakunya. Sehingga yang paling bertanggung jawab adalah IR,” imbuhnya.

Nampak Direktur Utama PT MGRM itu keluar dari pintu utama Gedung Tindak Pidana Khusus dengan mengenakan pakaian tahanan oranye, didampingi sejumlah petugas Kejati Kaltim. Iwan yang digiring menuju mobil tahanan, memilih bungkam di hadapan awak media, sembari menutupi wajahnya dengan jas hitam.

“Dihadapan Kajati dan Wakajati Kaltim, yang bersangkutan kami tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi, pengelolaan dana deviden yang bersumber dari partisipasing interes sebesar 10 persen pada PT Mahakam Gerbang Raja Migas,” kata Prihatin.

Disampaikan lebih lanjut, Iwan yang ditetapkan tersangka ditahan dan dititipkan ke Sel Tahanan Mapolresta Samarinda selama 20 Hari. Kejati Kaltim yang melakukan penyidikan, harus mengumpulkan sejumlah alat bukti cukup dalam berkas perkara selama masa penahanan tersangka berlangsung.

Dalam kesempatan itu, prihatin turut menjelaskan motif tindak rasuah, serta asal usul anggaran yang digunakan PT MGRM untuk proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM di Samboja, Balikpapan dan Cirebon. Yakni berasal dari Deviden Pertamina Hulu Mahakam sebesar Rp 10 persen.

Dari jumlah itu, Pemkab Kukar mendapatkan bagian 3,5 persen. Sedangkan sisanya mengalir ke Pemprov Kaltim. Dana hasil migas sebesar Rp 70 miliar yang diterima oleh Pemkab Kukar ini, kemudian dikelola oleh Perusda PT MGRM.

“Dari Rp 70 milar ini, kemudian Rp 50 miliar digunakan PT MGRM untuk membangun tangki timbun dan terminal BBM, di Samboja, Balikpapan dan Cirebon. Namun sampai saat ini pembangunan itu tidak pernah ada,” terangnya.

Alih-alih hendak dilaksanakan, uang sebesar Rp 50 miliar itu justru dialirkan ke sebuah perusahaan. Yang tak lain merupakan bentukan Iwan bersama anaknya. Dari perusahaan inilah, diduga Iwan akan menilap uang puluhan miliar tersebut.

“Anggaran Rp 50 miliar itu malah dialihkan ke PT Petro Internasional yang notabene adalah tersangka sebagai pemegang saham sebesar 80 persen. Sedangkan 20 persen saham lagi, itu dipegang oleh anak kandungnya,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kerugian negara akibat tindak rasuah yang dilakukan Iwan. Prihatin menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini masih melakukan gelar perkara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim.

“Bisa disimpulkan sendiri, bahwa nilai proyeknya ada Rp 50 miliar. Ini untuk pembangunan tangki timbun. Namun yang jelas proyek pembangunan ini tidak pernah ada. Kami belum bisa menyimpulkan untuk kerugian negara ada berapa. Yang jelas ada kerugian negara,” bebernya.

Hingga saat ini, prihatin masih terfokus pada tindak rasuah pembangunan tangki timbun dan terminal BBM senilai Rp 50 miliar tersebut. Tidak menutup kemungkinan adanya tindak korupsi lain, yang dilakukan oleh Iwan menggunakan anggaran deviden tersebut.

“Dari Rp 70 miliar, masih ada anggaran Rp 20 Miliar. Dan ini masih jadi pengembangan. Tapi kami masih memproses yang untuk pembangunan Tangki Timbun saja. Masih kita kembangkan untuk penggunaan Rp 20 miliar,” tegasnya.

Selain itu, Prihatin juga mengatakan kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus rasuah ini. Namun dirinya enggan membeberkannya lebih lanjut, guna kepentingan penyelidikan.

Atas dugaan perbuatannya, Iwan dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah ke UU nomor 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara.

“Kemungkinan ada, tapi tergantung dari pemeriksaan di penyidikan, dari saksi dan surat sebagainya. Kalau menurut dari tim Penyidik, itu (tersangka lain) ada. Tetap kami belum bisa sampaikan kepada rekan-rekan,” tandasnya. (Tim Redaksi Analisa)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close