NEW YORK – Langkah militer Amerika Serikat di Venezuela memicu gelombang kecaman internasional.
Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Senin (5/1/2026), Washington disorot keras oleh negara kawan maupun lawan setelah serangan militernya berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Sejumlah negara menilai tindakan AS tersebut melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.
Bahkan, beberapa sekutu dekat Washington turut menyampaikan keprihatinan dan kritik terbuka terhadap operasi militer tersebut.
Wakil Duta Besar Prancis untuk PBB, Jay Dharmadhikari, menyatakan bahwa operasi militer Amerika telah merusak fondasi tatanan internasional.
Ia menegaskan penangkapan Maduro bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara.
“Operasi militer yang menyebabkan penangkapan Nicolas Maduro bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan prinsip tidak menggunakan kekerasan,” ujarnya, dikutip dari The New York Times.
Kecaman juga datang dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam pernyataan resminya, Guterres menilai Amerika Serikat telah melanggar Piagam PBB dan memperingatkan potensi dampak lanjutan terhadap stabilitas kawasan maupun dunia internasional.
“Saya sangat prihatin tentang kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di negara tersebut, dampak potensialnya terhadap kawasan, serta preseden berbahaya yang dapat memengaruhi cara hubungan antarnegara dijalankan,” kata Guterres.
Dalam forum yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Guterres mendesak semua pihak kembali ke jalur diplomasi serta menghormati hukum internasional.
Sikap keras juga ditunjukkan Rusia. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menuding AS berupaya menghidupkan kembali peran sebagai “polisi militer global.”
Ia menyerukan solidaritas komunitas internasional untuk menolak kebijakan luar negeri Amerika yang mengandalkan kekuatan militer.
China pun mengambil sikap tegas. Delegasi China, Sun Lei, mendesak AS menghentikan praktik intimidasi dan pemaksaan terhadap negara lain.
Ia meminta Washington mengembangkan hubungan berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan nonintervensi.
Kekhawatiran dunia internasional semakin meningkat setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan serupa terhadap negara lain, termasuk Kolombia, Meksiko, dan Greenland yang berada di bawah kedaulatan Denmark. Ketika ditanya mengenai kemungkinan operasi terhadap Kolombia, Trump menjawab singkat, “Kedengarannya bagus.”
Tak hanya Rusia dan China, sejumlah sekutu lama Amerika seperti Inggris, Brasil, Meksiko, Bahrain, dan Latvia juga menyampaikan kekhawatiran.
Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, Archie Young, menyatakan negaranya mendorong proses transisi damai di Venezuela yang mencerminkan kehendak rakyat.
Negara-negara Amerika Latin turut bersuara dalam forum tersebut. Brasil, Argentina, Meksiko, Chile, Kuba, Nikaragua, hingga Iran hadir sebagai pengamat.
Duta Besar Kolombia untuk PBB, Zalabata Torres, menyamakan tindakan AS dengan praktik intervensi militer kelam di masa lalu kawasan Amerika Latin.
“Di manakah fondasi perdamaian dan keamanan internasional?” ujar Torres. “Ini mengingatkan kita pada campur tangan terburuk di wilayah kami, di zona perdamaian kami.”
Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi militer negaranya.
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan invasi atau pendudukan, melainkan operasi penegakan hukum.
Waltz menyebut Maduro sebagai buronan narkoba, bukan kepala negara yang sah.
“Tidak ada perang melawan Venezuela atau rakyatnya. Kami tidak menduduki suatu negara. Ini adalah operasi penegakan hukum,” katanya.
Sebaliknya, Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengecam keras tindakan AS dan menyebutnya sebagai penculikan kepala negara.
Ia memperingatkan dampak serius jika tindakan semacam itu dibiarkan.
“Jika penculikan kepala negara dan pemboman ditoleransi, pesan yang dikirim ke dunia sangat menghancurkan: bahwa hukum bersifat opsional dan kekuatan menjadi penentu tatanan internasional,” tegas Moncada.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Nicolas Maduro dan Cilia Flores menjalani sidang perdana di pengadilan federal Manhattan.
Keduanya mengaku tidak bersalah atas dakwaan perdagangan narkoba. Maduro menegaskan dirinya diculik dalam operasi militer Amerika di Caracas pada Sabtu (3/1/2026).
