SAMARINDA – Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dalam membentuk tim ahli dalam jumlah besar menuai kritik dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari tokoh Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK), Abraham Ingan, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi membebani keuangan daerah.

Abraham mempertanyakan urgensi keberadaan 43 orang tim ahli yang juga didukung empat staf tambahan.

Menurutnya, jumlah tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat.

“Saya rasa terlalu berlebihan, tak mencerminkan adanya efisiensi, karena APBD yang harus digunakan membayar honorarium untuk 9 bulan saja mencapai Rp8,3 miliar dan untuk perjalanan dinas tim ahli Rp2,4 miliar,” ujarnya, Jumat (27/3/2026), dilansir dari Niaga Asia.

Ia menyebut, jika dirata-ratakan, pengeluaran untuk tim ahli tersebut bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar setiap bulan.

“Tidak pantas uang rakyat dipakai sebanyak itu hanya untuk tim ahli, gubernur perlu melakukan koreksi,” tegasnya.

Abraham juga menilai kebijakan tersebut berseberangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menginstruksikan penghematan anggaran, khususnya pada pos yang tidak bersifat prioritas.

Selain persoalan anggaran, ia turut menyinggung dugaan adanya unsur kedekatan dalam penunjukan tim ahli, termasuk keterlibatan keluarga dan orang-orang terdekat gubernur.

Tak hanya itu, Abraham juga mengkritisi capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ia menyoroti penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,17 persen pada 2024 menjadi 4,53 persen pada 2025, yang berada di bawah target 6,30 persen.

Ia pun meminta gubernur untuk lebih fokus pada persoalan mendasar di daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jangan hanya mendahulukan kepentingan keluarga dan kelompok tertentu, tetapi utamakan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (*)