PAKISTAN – Perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berakhir tanpa kesepakatan, menegaskan dalamnya jurang perbedaan kedua negara di tengah gencatan senjata dua pekan yang masih berlangsung.
Pertemuan yang digelar di Islamabad, Pakistan hingga Minggu (14/4/2026) itu menjadi momen bersejarah karena merupakan kontak langsung pertama dalam lebih dari satu dekade sejak Revolusi Islam Iran 1979.
Meski berlangsung selama lebih dari 21 jam, negosiasi tersebut belum mampu menghasilkan terobosan berarti. Kedua pihak justru saling menyalahkan atas kegagalan mencapai kesepakatan.
Dari pihak Teheran, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menilai Amerika Serikat gagal membangun kepercayaan, meski Iran telah membawa sejumlah inisiatif yang disebutnya “berorientasi ke depan”.
Sebaliknya, Wakil Presiden AS JD Vance yang memimpin delegasi Washington mengakui bahwa perundingan berakhir tanpa hasil konkret.
Ia bahkan menilai situasi tersebut lebih merugikan Iran.
Pemerintah AS menegaskan bahwa kebuntuan terjadi karena Iran menolak tuntutan utama Washington, yakni komitmen tegas untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Tuntutan ini disebut sebagai garis merah dari Presiden Donald Trump.
Meski demikian, Trump memberi sinyal bahwa hasil negosiasi bukan satu-satunya hal yang menentukan, dengan menyatakan bahwa AS tetap berada dalam posisi unggul, terlepas dari tercapai atau tidaknya kesepakatan.
Di sisi lain, Iran menilai tuntutan Amerika Serikat terlalu berlebihan dan tidak realistis.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi sangat bergantung pada itikad baik kedua belah pihak, bukan tekanan sepihak.
Ia juga menyebut berbagai isu strategis telah dibahas dalam perundingan, mulai dari program nuklir, pencabutan sanksi, kompensasi perang, hingga status Selat Hormuz.
Sebagai mediator, Pakistan mendorong kedua pihak tetap menjaga gencatan senjata dan melanjutkan dialog.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menekankan pentingnya komitmen terhadap perdamaian demi mencegah konflik kembali memanas.
Sejumlah isu krusial menjadi penghambat utama dalam perundingan ini.
Pertama adalah program nuklir Iran, yang hingga kini masih menjadi sumber ketegangan utama.
Amerika Serikat menuntut jaminan mutlak, sementara Iran bersikukuh bahwa program tersebut hanya untuk tujuan sipil, meski membuka ruang negosiasi jika sanksi dicabut.
Kedua, status Selat Hormuz juga menjadi titik sengketa.
Iran mengusulkan penerapan biaya bagi kapal yang melintas, sedangkan AS menginginkan jalur tersebut tetap bebas tanpa pungutan.
Padahal, jalur ini merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi global.
Selain itu, perbedaan pandangan juga muncul terkait perluasan gencatan senjata, khususnya menyangkut konflik di Lebanon yang melibatkan sekutu Iran.
Hal ini semakin memperumit upaya mencapai kesepakatan yang lebih luas.
Meski belum menghasilkan hasil konkret, perundingan ini tetap membuka peluang untuk dialog lanjutan.
Namun, dengan perbedaan mendasar yang masih tajam, masa depan perdamaian di kawasan Timur Tengah masih dibayangi ketidakpastian.
Para analis menilai, selama isu-isu inti seperti nuklir dan Selat Hormuz belum menemukan titik temu, jalan menuju kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih akan panjang dan penuh tantangan. (*)





