JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja berupa work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Rencana tersebut muncul seiring meningkatnya tekanan global akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada harga energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema fleksibilitas kerja untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, terutama dari aktivitas mobilitas harian.

“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga, dilansir dari Kompas.com.

Skema yang sedang disiapkan adalah penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja.

Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah dengan mekanisme yang masih dirumuskan.

Efisiensi BBM di sektor pertahanan

Selain sektor sipil, langkah efisiensi energi juga dilakukan di bidang pertahanan.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia menegaskan penghematan bahan bakar minyak (BBM) difokuskan pada sektor non-operasional.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut kebijakan ini merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.

“Efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” ujar dia.

Langkah efisiensi dilakukan secara terukur, antara lain melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi transportasi pegawai, serta penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan indeks prioritas operasi.

Kemhan memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kesiapan operasional TNI.

Dukungan dari DPR

Dukungan terhadap kebijakan efisiensi BBM di sektor pertahanan juga datang dari DPR.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai efisiensi justru mencerminkan tata kelola pertahanan yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan fiskal nasional, efisiensi bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap pertahanan, melainkan upaya memastikan setiap sumber daya digunakan secara lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan strategis,” ujar Dave.

Ia menambahkan, selama kesiapan operasional tetap terjaga, kebijakan efisiensi dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI.

Dimaknai sebagai sinyal geopolitik

Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai efisiensi BBM di sektor pertahanan memiliki makna strategis yang lebih luas.

Selain sebagai langkah disiplin fiskal, kebijakan tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah di tengah ketidakpastian global.

“Efisiensi BBM bukan berarti menurunkan kesiapsiagaan, melainkan menyesuaikan cara bertempur dan berlatih di tengah kebijakan efisiensi,” ujar dia.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menempatkan Indonesia pada posisi menjaga stabilitas tanpa memberikan sinyal eskalasi militer.

WFH perlu kajian komprehensif

Meski demikian, rencana penerapan WFH tetap perlu kajian mendalam.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dianggap sebagai solusi tunggal dalam upaya penghematan energi.

“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria.

Ia menilai penerapan WFH sebaiknya dilakukan secara selektif, terutama bagi pekerjaan administratif atau yang berbasis dokumen digital.

Sementara sektor pelayanan publik, pekerjaan lapangan, dan sektor esensial tetap memerlukan kehadiran fisik.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH dan efisiensi BBM di sektor pertahanan menunjukkan upaya pemerintah menyeimbangkan stabilitas ekonomi, ketahanan energi, serta kesiapsiagaan nasional di tengah tekanan global. (*)